Samarinda – Dalam rapat penting di DPRD Samarinda, Ketua Komisi II, Iswandi, menyuarakan keprihatinannya atas ketidakhadiran Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) pada forum pembahasan sektor pariwisata. Menurutnya, ketiadaan pimpinan tersebut mengindikasikan kurangnya komitmen dalam mengoptimalkan potensi wisata di Kota Tepian.
Dalam pertemuan tersebut, Iswandi menegaskan bahwa kehadiran pimpinan dinas sangat krusial untuk menyusun strategi pengembangan destinasi wisata yang lebih efektif. Ia mengungkapkan bahwa absennya Kepala Disporapar menghambat koordinasi antara pemerintah dan pelaku sektor pariwisata, sehingga potensi pengembangan wisata tidak bisa maksimal.
“Sejak saya menjabat di Komisi II, saya tidak pernah melihat kepala dinasnya datang,” ujar Iswandi dengan nada tegas.
Ia menambahkan bahwa dari total anggaran sebesar Rp64 miliar yang dikelola Disporapar, hanya Rp4 miliar yang disalurkan untuk pengembangan sektor pariwisata, menunjukkan adanya ketimpangan prioritas.
Iswandi mengkritisi sistem penggabungan urusan pariwisata dengan pemuda dan olahraga, yang menurutnya mengakibatkan sektor pariwisata terabaikan.
“Masa dari Rp64 miliar, hanya Rp4 miliar yang dialokasikan ke pariwisata? Gimana mau maju kalau begini?” tegasnya, menyoroti kontradiksi antara visi pembangunan dan realitas alokasi dana.
Upaya DPRD menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Wisata sebagai langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai semakin terhambat oleh minimnya anggaran. Kondisi ini dianggap kontradiktif, mengingat pengembangan sektor wisata berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang signifikan.
Sebagai solusi, Iswandi mengusulkan pemisahan antara sektor pariwisata dan dinas yang menangani pemuda serta olahraga. Menurutnya, langkah ini akan memberikan fokus serta alokasi dana yang lebih memadai untuk pengembangan destinasi wisata di Samarinda, sekaligus memperkuat manajemen di bidang pariwisata.
