Kutai Timur – Ratusan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang tergabung dalam Forum Komunikasi (FORKOM) TK2D Kutai Timur menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kutai Timur pada [tanggal aksi]. Mereka menuntut kejelasan status pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang hingga kini masih menggantung tanpa kepastian.
Ketua FORKOM TK2D, Mursalim, dalam orasinya menegaskan bahwa para tenaga kontrak telah mengabdi bertahun-tahun di berbagai instansi pemerintahan, namun belum mendapatkan kepastian terkait status kepegawaian mereka.
“Kami tidak meminta lebih, hanya kejelasan dan kepastian bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Banyak dari kami yang telah bekerja belasan tahun, tetapi belum ada kepastian terkait kabar pengangkatan sebagai PPPK atau CPNS,” ujar Mursalim.
Selanjutnya yang menarik dalam aksi tersebut, FORKOM TK2D mengapresiasi salah satu anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi NasDem yang telah memberikan dukungan serta membantu forum ini dalam menyuarakan aspirasi mereka di parlemen daerah. Dukungan ini menjadi angin segar bagi perjuangan tenaga honorer yang berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Meskipun masih muda namun kami sangat mengapresiasi dukungan beliau, kami doakan selalu lancar dan sukses dalam setiap aktivitasnya,” ungkapnya. Selasa (18/03/25)
Diketahui bahwa Anggota DPRD Kutim yang dimaksud adalah Aldryansyah, legislator Fraksi Nasdem dari dapil lima yang saat ini menjadi satu-satunya legislator termuda dijajaran perwakilan rakyat tersebut.
“Saya mendukung perjuangan kawan-kawan TK2D dan berharap mereka dapat menemukan solusi kongkrit atas hak yang mereka sedang perjuangkan,” ungkap pemuda berusia 26 tahun tersebut.
Meski demikian Aldry berharap bahwa persoalan ini tetap mengikuti peraturan yang berlaku serta penting untuk memberikan kesempatan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim. Untuk bekerja semaksimal mungkin dalam mewujudkan tuntutan para peserta aksi.
“Kita tahu bahwa sebelumnya telah ada Pertek yang mengatur mengenai pengangkatan atau pemberian SK.bagi mereka yang telah lulus menjadi PPPK. Tapi karena ada dinamika di Nasional, maka kita dorong dan doakan saja BPKSD dapat bekerja maksimal untuk mempercepat pengangkatan yang diinginkan,” bebernya.
Dirinya juga berharap ada lampu hijau dari pemerintah Pusat agar pengangkatan atau pemberian SK PPPK terhadap TK2D Kutim ini bisa dilakukan sebelum bulan oktober 2025.
“Semoga BKPSDM dapat melakukan kordinasi intenssif terhadap BKN atau kemenpan RB terkait persoalan ini, sehingga harapannya untuk yang gelombang pertama penerimaan PPPK kemarin dapat dilantik sebelum bulan Oktober.mengingat adanya kemampuan Daerah,” harapnya.
Sebelumnya Pemerintah Pusat melalui Mensesneg mengumumkan bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) bakal dipercepat. Bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS), mereka akan diangkat paling lama Juni 2025. Sementara untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), imbuh Prasetyo, pengangkatannya akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025.
