Samarinda – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, memberikan pernyataan tegas menyikapi fenomena doxing atau penyebaran data pribadi yang menimpa warganet kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kota Samarinda.
Menurutnya, praktik tersebut melenceng dari semangat demokrasi yang sehat.
“Semua orang punya hak menyuarakan pendapatnya. Tapi jangan sampai ruang demokrasi disalahgunakan untuk menyerang pribadi,” kata Helmi kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).
Helmi menekankan bahwa kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian kritik tetap dilakukan secara konstruktif dan berdasarkan data.
“Kita tidak bisa menutup ruang kritik. Tapi yang kita harapkan, lihat realita sesuai fakta. Jangan sampai asal bicara atau menyebar hoaks,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya literasi digital di tengah masyarakat. Menurut Helmi, masyarakat perlu diedukasi agar tidak mudah terprovokasi dan lebih cermat menyaring informasi di media sosial.
“Jangan jadikan media sosial tempat saling memecah-belah. Kita ini satu kota. Harusnya saling mengayomi,” tegas politisi yang juga tokoh NU itu.
DPRD Samarinda, kata Helmi, selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Tapi ia berharap aspirasi itu disampaikan dengan cara yang bijak dan tidak menimbulkan keresahan.
“Silakan kritik, kami sangat terbuka. Tapi sampaikanlah dengan data, dengan niat membangun, bukan menjatuhkan,” pungkasnya.
